Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Pertanian 2006 - 2009

Bab 1. Pendahuluan
Bab 2. Tugas Pokok, Visi dan Misi
Bab 3. Tujuan dan Sasaran
Bab 4. Keragaan
Bab 5. Kondisi Lingkungan Strategis
Bab 6. Strategi
Bab 7. Kebijakan dan Program

Bab 5. KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan data dan informasi bagi pengguna, ternyata masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian, terutama dalam menyajikan data yang berkualitas, seperti tingkat akurasi, ketepatan dan kecepatan penyajian data.  Seringkali data statistik produksi suatu komoditas pertanian menurut data meningkat namun dalam kenyataan di lapang ketersediaan justru menipis yang ditandai meningkatnya harga komoditas tersebut.

Untuk memahami permasalahan yang ada, maka pemetaan lingkungan strategis perlu dilakukan baik dari lingkungan ekstenal menyangkut peluang dan ancaman maupun lingkungan internal terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Secara rinci kondisi lingkungan strategis Pusat Data dan Informasi Pertanian diuraikan sebagai berikut.

5.1.        Lingkungan Eksternal

5.1.1   Peluang ( Opportunity )

  1. Tingginya kebutuhan data dan informasi yang berkualitas.
    Dalam era yang kompetitif saat ini, hampir semua organisasi baik organisasi nirlaba maupun organisasi bisnis menentukan rencana strategis guna mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi dimasa mendatang. Sementara dalam menentukan rencana strategis yang efektif sangat ditentukan oleh data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar. Tidak terkecuali Departemen Pertanian yang pada dasarnya dalam pembangunan pertanian diarahkan menuju sasaran tercapainya kesejahteraan petani, maka tersedianya data dan informasi yang berkualitas baik sisi hulu maupun hilir sangat dibutuhkan.
    Pusat Data dan Informasi Pertanian mempunyai peluang yang besar untuk turut berpartisipasi mensukseskan pembangunan pertanian melalui penyediaan data dan informasi yang berkualitas.
  2. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi
    Di sektor agribisnis masing-masing kelompok pelaku usaha memiliki ketimpangan yang tajam dalam mengakses informasi. Akibatnya terjadi perbedaan yang besar dalam tingkat profitabilitas yang diperoleh masing-masing kelompok tersebut. Petani on farm pada umumnya paling menderita dengan margin keuntungan paling kecil, sementara keuntungan paling besar dinikmati oleh pedagang besar yang pada umumnya bukan petani. Hal ini karena pedagang besar mampu mengakses informasi secara cepat, sehingga setiap perubahan yang terjadi dapat segera direspon.
    Departemen Pertanian, dalam hal ini Pusat Data dan Informasi Pertanian harus mampu mengurangi kesenjangan akses informasi yang terjadi. Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi merupakan peluang yang besar untuk memfasilitasi para pelaku agribisnis pada posisi tawar yang sama dengan menyediakan sistem informasi yang mudah diakses oleh para pelaku tersebut. 
  3. Adanya potensi mengintegrasikan data dan informasi pusat dan daerah Otonomi daerah menyebabkan semakin meningkatkan kompetisi antar daerah dalam memperdagangkan sumberdaya yang dihasilkan termasuk produk pertanian, juga dalam menarik minat investor untuk datang ke daerah tersebut. Dalam upaya meningkatkan daya saing, daerah membutuhkan informasi yang ada di pusat sebagai pintu gerbang pertama informasi, pada sisi lain pusat memerlukan data sumberdaya yang dimiliki oleh daerah sebagai dasar dalam perencanaan.
  4. Kebijakan dalam pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai E-Goverment
    Lembaga pemerintah diharuskan menyediakan layanan on line system dalam upaya menciptakan good government, yaitu untuk meningkatkan pelayanan pada publik. E- government, dalam pelaksanaannya melalui 4 tahap:
    1. Penyajian Web Site.
    2. Interaksi: Komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah menggunakan fasilitas  internet/ komputer.
    3. Transaksi: Transaksi melalui internet/komputer
    4. Transformasi: Segala tata cara pemerintahan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi

5.1.2 Hambatan ( Threats )

  1. Kelembagaan pengelola data di daerah tidak seragam
    Otonomi Daerah menyebabkan kelembagaan di daerah menjadi beragam. Dinas di daerah tidak lagi terbagi ke dalam sub sektor melainkan gabungan beberapa sub sektor, bahkan gabungan dari sektor, seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan. Kondisi ini paling tidak menghambat dalam melakukan koordinasi dalam melakukan kegiatan perstatistikan. Disamping itu struktur kelembagaan di daerah banyak mengalami perubahan, sementara masalah perstatistikan kurang menjadi prioritas, sehingga struktur fungsional yang mengelola perstatistikan semakin mengecil bahkan cenderung tidak jelas.
  2. Kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap masalah perstatistikan dan sistem informasi.
    Daerah menempatkan prioritas tinggi terhadap kegiatan yang mempunyai konstribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara kegiatan perstatistikan dianggap tidak mempunyai konstribusi secara langsung terhadap PAD, akibatnya kegiatan perstatistikan sering diabaikan.
    Upaya peningkatan kualitas data yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian melalui berbagai kegiatan yang dilakukan setiap tahun, seringkali kurang mendapat respon yang memadai, terutama karena daerah tidak menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut.
  3. Kompetensi Pengelola Perstatistikan kurang.
    Otonomi Daerah tidak saja menyebabkan semakin beragamnya kelembagaan di daerah, juga wilayah yang ada menjadi bertambah (mekar). Pemekaran wilayah tidak sejalan dengan sumberdaya manusia yang tersedia baik secara kualitas maupun kuantitas. Beberapa wilayah, terutama di tingkat kecamatan tidak memiliki petugas pengumpul data. Demikian pula di tingkat kabupaten dan propinsi pemekaran wilayah dan semakin beragamnya kelembagaan yang ada, menyebabkan tenaga pengelola perstatistikan seringkali diisi oleh tenaga yang tidak memiliki kompetensi perstatistikan. Akibatnya berbagai langkah untuk memperbaiki perstatistikan dan sistem informasi sangat lambat mencapai kemajuan.
  4. Pengelola Perstatistikan Kurang Terpadu.
    Pengelolaan perstatistikan pada berbagai tingkatan masih belum terkoordinasi secara baik. Kegiatan perstatistikan banyak yang tumpang tindih satu dengan yang lain dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya kemampuan sumberdaya yang ada tidak focus dalam upaya meningkatkan kualitas perstatistikan yang ada saat ini.

5.2       Lingkungan Internal

5.2.1   Kekuatan ( Strength )

  1. Tersedianya jaringan komputer dan sistem informasi
    Pusat Data dan Informasi Pertanian memiliki fasilitas jaringan komputer dan sistem informasi yang memadai. Fasilitas ini sangat menunjang tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien atas kebutuhan data dan informasi yang diperlukan pengguna.
  2. Memiliki eksistensi kelembagaan yang kuat
    Pusat Data dan Informasi Pertanian sebagai unit Eselon II di bawah Menteri Pertanian dengan pembinaan administrasi oleh Sekretariat Jenderal di Departemen Pertanian mempunyai posisi tawar yang strategis untuk melakukan pengelolaan data yang baik. Dengan kedudukannya yang tidak dipengaruhi oleh unit teknis Eselon I, maka Pusat Data dan Informasi Pertanian akan mampu melakukan pengelolaan data secara obyektif, tanpa memiliki konflik kepentingan terhadap keragaan data yang disajikan. Posisi ini merupakan kekuatan untuk menjadi penyedia data yang berkualitas bagi penyusunan rencana strategis pembangunan pertanian.
  3. Dukungan pimpinan
    Komitmen pimpinan untuk menjadikan Pusat Data dan Informasi Pertanian sebagai organisasi yang berkompeten dalam perstatistikan dan sistem informasi, merupakan modal dasar yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
    Konsolidasi internal dengan memberikan pendidikan formal setingkat Strata 2 di bidang statistik dan sistem informasi pada sebagian besar tenaga pelaksana di Pusat Data dan Informasi Pertanian merupakan langkah yang nyata dalam membangun kompetensi.
  4. Kualitas sumberdaya manusia
    Kondisi tenaga pelaksana di Pusat Data dan Informasi Pertanian sebagian besar berpendidikan Strata 1 dan Strata 2, baik dalam bidang administrasi, statistik dan sistem informasi. Hal ini merupakan kekuatan pendorong untuk menjadikan Pusat Data dan Informasi Pertanian sebagai organisasi yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyedia data dan informasi bagi stakeholders .

5.2.2 Kelemahan/Kendala ( Weaknesses )

  1. Tidak memiliki hubungan struktural dengan daerah
    Sebagai penyedia data dan informasi bagi stakeholders (pengambil kebijakan, dunia usaha dan masyarakat), Pusat Data dan Informasi Pertanian memiliki kelemahan tidak memiliki hubungan struktural dengan daerah.
    Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk menyediakan data yang berkualitas, yaitu akurat, cepat dan obyektif (tidak bias). Kualitas data yang disajikan Pusat Data dan Informasi Pertanian, sangat tergantung kualitas data dari sumber data yang ada di eselon I, BPS dan instansi lainnya, tanpa bisa menentukan kualitas data yang diinginkan.
  2. Belum bakunya metode pengumpulan data.
    Metode pengumpulan data beberapa sub sektor yang ada di sektor pertanian (sub sektor perkebunan, peternakan dan hortikultura) masih dinilai belum baku, antara lain. Keadaan ini menjadi kelemahan untuk menyediakan data yang berkualitas, karena  dengan metode pengumpulan data yang tidak baku menyebabkan pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas di lapang menjadi bias.
  3. Lemahnya integrasi antar fungsi.
    Dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada pengguna, setiap fungsi yang ada dalam struktur organisasi Pusat Data dan Informasi Pertanian masih belum terkoordinasi secara padu. Sebagian kegiatan berjalan sendiri-sendiri, kurang ada keterpaduan yang saling mendukung dan menunjang untuk mengarah pada bagaimana memuaskan pengguna atas kebutuhan data dan informasi.
  4. Kurangnya respon, empati dan jaminan dalam pelayanan data dan informasi
    Dalam melayani kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan pengguna, kecepatan untuk memberikan pelayanan dan menjamin kualitas data dan informasi sesuai permintaan masih relative kurang. Untuk itu perlu pembinaan secara berkala terhadap tenaga pelaksana yang berhubungan langsung dengan pengguna untuk menjadikan pelayanan sebagai budaya (culture).

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name