Tanggal : 12 September 2012
Panduan Penyusunan Pengintegrasian Isu Gender Ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangun
Sejak Program Pembangunan Nasional (Propenas) disusun dan dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), upaya untuk menginkorporasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program-program pembangunan nasional terus dilakukan. Secara lebih spesifik, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, semua pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) diinstruksikan untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, Departemen Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan pertanian, telah merancang berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  Tolok ukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator pencapaian pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Program dan kegiatan pembangunan pertanian dirancang mengarah kepada upaya peningkatan peran serta masyarakat.  Hal tersebut secara tegas telah diamanatkan dalam  Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Proses Pembangunan yang diperkuat oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 

Penerapan PUG dalam pembangunan pertanian baik di tingkat kebijakan sampai implementasinya masih belum dilaksanakan secara optimal, karena masih terdapat berbagai kesalahpahaman dalam memaknai pengertian gender dan isu gender. Sebagai akibatnya, komitmen pemerintah pusat dan daerah kurang mendukung penyelenggaraan pembangunan yang memberikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Padahal PUG merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mencapai sasaran penerapan perencanaan program dan anggaran yang berbasis kinerja. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya advokasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada semua jajaran di lingkup Kementerian Pertanian.


Download File : PENGELOLAAN_BMN.pdf


 


Home

Banner

Statistik User


113390


Hits hari ini : 39
Total Hits : 113390