JAKARTA - Dalam hal upaya pencegahan korupsi dan penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Departemen Pertanian kembali mendapat apresiasi dari KPK. Berdasarkan hasil Survey Integritas Sektor Publik 2009 secara nasional oleh KPK, Deptan meraih peringkat I (pertama) untuk dua katagori dan peringkat IV (keempat) untuk satu katagori.

Dari survey terhadap 11.413 responden pengguna jasa layanan publik, KPK mengumumkan Deptan mendapat skor integritas tertinggi sebagai Instansi Pusat  dan skor integritas tertinggi sebagai Unit Pelayanan Publik dalam aspek Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih. Selain itu, Deptan juga apresiasi dengan menduduki peringkat IV untuk katagori Unit Pelayanan Publik dengan integritas tinggi dalam aspek Pengadaan Barang dan Jasa.

"Alhamdulillah," ungkap Mentan Suswono mengomentari hasil survey KPK. Hasil survey tersebut memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governance mulai membuahkan hasil yang baik. "Kita sudah berada pada track yang benar. Selamat dan terima kasih kepada segenap staf dan pejabat instansi terkait yang telah bekerja keras selama ini." Mentan berpesan, “mari kita jadikan apresiasi ini sebagai modal sekaligus spirit agar kita lebih baik lagi ke depan."

Ucapan selamat juga disampaikan oleh Irjen Deptan Dr. Mulyanto. "Ini semua adalah prestasi dari seluruh staf dan pejabat Deptan untuk reformasi birokrasi, menjadikan pelayanan publik sebagai lahan pengabdian dan integritas aparat sebagai keniscayaan perilaku publik. Kami menganggap hasil survey ini adalah penghargaan KPK terhadap Deptan agar kita  dapat menjaga dan meningkatkan pelayanan publik dan integritas  aparat dimasa datang."

Sebelumnya, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2009, Deptan tercatat sebagai satu dari dua lembaga penerima Apresiasi KPK 2009. "KPK memberikan apresiasi kepada Departemen Pertanian sebagai penyelenggara kegiatan WBK (Wilayah Bebesdari dari Korupsi) Vaganza 2009 dan atas tekad, upaya dan dorongan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat itu.

Kala itu (9 Des), Deptan juga mendapat dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Yang pertama anugrah MURI kepada Deptan selaku penyelenggara pencanangan pembinaan anti korupsi pada PBNS melalui metode Tafakur – Hisab – Dzikir (THD) dan anugrah MURI 2009 kepada Dr. Mulyanto (Irjen Deptan) selaku pelopor pencanangan pembinaan anti korupsi pada PBNS melalui metode Tafakur – Hisab –Dzikir (THD).

Dalam siaran persnya, KPK menulis bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, KPK berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu caranya dengan melakukan survei integritas sektor publik. Hari ini, bertempat di Gedung KPK, Kuningan,Jakarta, KPK mengumumkan hasil survei integritas sektor publik untuk tahun 2009 yang dipresentasikan oleh Mochammad Jasin, Wakil Ketua KPK.

Survei yang berlangsung pada April-September 2009 tersebut dilakukan terhadap 371 unit layanan yang berada 98 Instansi, terdiri dari 39 instansi tingkat pusat, 10 pemerintah provinsi dan 49 pemerintah kota/kabupaten, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 11.413 orang yang terdiri dari 4.592 orang responden di tingkat pusat, 1.039orang responden di tingkat pemprov, dan 5.782 orang responden ditingkat pemkot/pemkab. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei. Mulai tahun ini, survei integritas sektor publik telah memasukkan standar minimal integritas yangditetapkan olehKPK sebesar 6,00.(dj)

Cuplikan Media : KPK Umumkan Hasil Survei Integritas Sektor Publik 2009 (Siaran Pers KPK)