Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit kerja di lingkup Departemen Pertanian yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengawasan secara tidak langsung turut bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dalam pembangunan pertanian. Bentuk tanggungjawab tersebut ditunjukan dengan melahirkan berbagai terobosan program ataupun kegiatan dibidang pengawasan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya ketidakefektifan, ketidakefisienan dan ketidakekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian tersebut. Beberapa program/kegiatan terobosan yang memungkinkan untuk mencapai tingkat keefektifan, keefisienan, dan keekonomisan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian secara optimal antara lain program/kegiatan yang mengefektifan kembali sistem pengawasan melekat.

Jenuh, Bosan dan Males, itu yang mungkin terbesit dalam benak pejabat fungsional, contohnya Auditor dalam setiap kali pengumpulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Tidak heran memang, karena mereka harus mengumpulkan setiap kegiatan dengan dokumen pendukung yang mungkin bisa setebal buku 100 halaman.

Dengan terbitnya peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tgl 4 Juli 2008, merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menpan Nomor 19/1996. Dalam peraturan baru ini penyampaian DUPAK tampil dengan format baru dan menyajikan butir-butir kegiatan yang lebih simpel serta ringkas, walaupun agak mengecewakan, karena dibeberapa butir mengalami penurunan nilai. Tidak tepatnya pengumpulan DUPAK dan kurang optimalnya nilai yang diperoleh sesuai yang telah  dilaksanakan oleh Auditor merupakan perhatian yang perlu kita cermati. Yang menjadi perhatian pokok, yaitu adalah kurang tertibnya dalam pengumpulan dokumen kegiatan, sehingga banyak dokumen yang tidak lengkap, yang berakibat pengajuan angka kreditnya tidak dinilai.